Telat antisipasi banjir Jakarta, Jokowi dikritik

Foto: Jokowi. ©2012 Okesharezone

Reporter: Anwar Ibrahim

Hujan yang berlangsung selama tiga hari telah menyebabkan banjir yang berbuah macet parah di seluruh penjuru DKI Jakarta. Kejadian ini membuat perekonomian Ibu Kota turut terganggu karena proses pengiriman barang dan jasa terjebak dalam kemacetan.

Pengamat perkotaan Azas Tigor Nainggolan mengatakan, kejadian itu sebenarnya bisa dicegah sehingga tidak memberikan kerugian besar bagi warga DKI. Dengan bantuan prakiraan cuaca yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dapat melakukan antisipasi.

"Kalau dikatakan BMKG, setidaknya sudah tahu lah banjir akan timbulkan kemacetan, itu langsung diinformasikan, siapkan alternatif jalan," tegas Azas saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (24/12).

BMKG sendiri sudah memberikan informasi mengenai curah hujan yang akan mengguyur di Jakarta, termasuk hujan deras yang terjadi sejak Jumat (24/12) lalu. "Kemarin sudah jelas, BMKG hujan besar, tapi tidak diantisipasi," ucapnya.

Salah satu cara yang tepat adalah dengan menerapkan sistem peringatan dini. Sistem ini diyakini bisa mengurangi macet akibat banjir. Berikutnya, Jokowi harus menciptakan sistem bantuan darurat bagi pengguna jalan yang terjebak macet maupun korban banjir.

"Untuk itu, saya menyarankan agar Jokowi lakukan konsolidasi dengan para stafnya di DKI supaya bisa melakukan, paling tidak menjalankan sistem pemerintahan dini dan bantuan darurat," sebut Azas.

Evaluasi terhadap sistem drainase di sejumlah jalan protokol juga harus dijalankan. "Kalau kita tahu (drainase) kan banyak masih baru, belum ada setahun umurnya, artinya di sini kan perawatannya enggak bagus," ungkapnya.

Jika dianggap sudah tidak memadai atau tidak bisa digunakan karena sudah dipenuhi sampah maupun endapan, Jokowi harus bertindak cepat. Yakni membuat saluran baru, atau menambah saluran-saluran penghubung.

"Itu untuk melancarkan air mengalir, terutama cuaca tinggi seperti kemarin," tandasnya.

Terkait alasan yang diungkap Kepala Dinas PU Ery Basworo yang mengatakan banjir merupakan gejala alam yang tidak bisa dihindari. Azas menepis pernyataan pejabat publik tersebut, pasalnya fenomena alam masih bisa dikelola dengan baik tanpa harus menyebabkan banjir di sejumlah titik.

"Kalau dilihat angkanya jadi fenomena 5 tahunan, ada yang bilang 50 tahunan, jangan salahkan alam, jangan salahkan hujan, tapi yang penting perbaiki kebijakan-kebijakan supaya fenomena alam itu bisa bisa antisipasi dan kelola," tandasnya.

Kurangnya ruang terbuka hijau dan kawasan resapan air justru menjadi penyebab utama terjadinya banjir di Jakarta. "Itu seharusnya dikelola, bukan salahkan alam. kalau sudah lakukan perubahan-perubahan kebijakan lingkungan, tata ruang, bisa di antisipasi. Tidak jadi masalah," pungkasnya.