Sepanjang 2012, pemerintah dan penegak hukum dinilai tak solid

Foto: Bambang Soesaty. ©2012 Okesharezone

Reporter: Deddy Santosa

Sepanjang tahun 2012 banyak kasus hukum yang belum dapat dituntaskan dan terkesan terbengkalai. Banyak pihak menduga pemerintah tebang pilih dalam memberantas kasus seperti korupsi dan narkoba yang semakin marak di tahun ini.

Menyongsong datangnya tahun 2013, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diharapkan dapat segera menuntaskan kasus hukum yang terbengkalai selama ini.

Menurut Anggota Komisi III Bambang Soesatyo, perbaikan kualitas penegakan hukum harus dilanjutkan dengan sikap dan tindakan tegas dalam menyikapi berbagai kejahatan besar terhadap rakyat dan negara.

"Saya mengimbau KPK, Polri dan Kejaksaan memprioritaskan penanganan kasus yang tertunggak di 2012. Seperti kasus Century dan Hambalang di KPK, Kasus Andi Nurpati di Kepolisian dan kasus Dugaan pencucian uang nasabah Antagoba dan Century oleh PT GNU (Graha Nusa Utama) yang kini mayoritas sahamnya dimiliki PT Ancora milik Gita Wiryawan," jelas Bambang ketika dihubungi, Rabu (26/12).

Selain itu, Bambang juga berharap penegak hukum dapat menjamah kasus lainnya yang tidak kalah besar merugikan negara. Seperti penggelapan pajak, pencurian BBM dan sindikat kejahatan narkoba.

"Pemerintah dan penegak hukum kurang peduli dan tidak all out dalam memerangi tiga kejahatan besar ini. Padahal, ekses tiga kejahatan besar ini luar biasa terhadap rakyat. Korban kejahatan narkotika dan pencurian BBM bersubsidi tetap saja rakyat, tetapi perlindungan pemerintah dan penegak hukum masih sangat minim," imbuhnya.

Politisi Golkar ini juga menilai pemerintah dan penegak hukum kurang penduli serta tidak satu suara dalam menegakkan hukum di Indonesia.

"Contoh paling gamblang terlihat pada perbedaan menyikapi kejahatan dan perilaku penjahat narkoba. Penegak hukum all out memerangi sindikat internasional kejahatan narkoba, tetapi sikap pemerintah justru sebaliknya. Pemberian remisi dan grasi terhadap penjahat narkoba menjadi bukti rapuhnya soliditas pemerintah-penegak hukum," tegas dia.

"Pada kasus pencurian BBM bersubsidi, baik sikap pemerintah maupun penegak hukum sama-sama sangat memprihatinkan. Bukan hanya minimalis, tetapi mulai muncul kesan di ruang publik bahwa pemerintah dan penegak hukum melakukan pembiaran, karena ada oknum penguasa dan penegak hukum mengambil untung dari kejahatan besar ini," tambah dia.