Foto: Surat pajak © Katakan Merdeka/imageshack.us
Reporter: Rizal Wibowo
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak sekedar wacana dalam hal transparansi anggaran dan pengelolaan pajak di Pemprov DKI Jakarta. Bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jokowi akan melakukan pengawasan dengan menerapkan sistem online.
"Pendapatan hotel, restoran, reklame, parkir, akan online," kata Jokowi saat jumpa pers di Gedung KPK, Selasa (27/11).
Jokowi juga menyoroti transparansi pada pelayanan publik seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan akta kelahiran di daerah-daerah di Jakarta. Hal itu lah yang membuatnya semakin gencar blusukan ke kampung-kampung untuk mengetahui keadaan di lapangan.
"Blusukan bukan jalan-jalan, bukan main-main. Kita ingin mendengar suara masyarakat terkait pelayanan publik," imbuhnya.
Sebelumnya, Jokowi datang ke KPK memenuhi undangan lembaga antikorupsi itu. Hasil dari pertemuan itu, KPK dan Pemprov DKI Jakarta sepakat akan menjadikan Jakarta sebagai zona integritas antikorupsi yang nantinya menjadi contoh untuk provinsi lain.
No comments:
Post a Comment