Palestina bakal menjadi negara pada tahun 2030

Foto: Palestina

Reporter: Faiz Abidin

Intelijen Amerika Serikat mengeluarkan laporan memprediksi berkembangnya konflik antara kelompok sekuler dan kaum ultra ortodoks Israel terkait kependudukan tanah Palestina akan berakhir dengan terbentuknya negara Palestina pada 2030.

Surat kabar Haaretz melaporkan, Selasa (11/12), namun, terbentuknya negara Palestina itu tidak serta merta diumumkan secara resmi. Sedangkan masalah utama mengenai Yerusalem, pengungsi, dan demiliterisasi di Tepi Barat, tidak mungkin terpecahkan.

Laporan itu memprediksi dengan ditariknya militer Amerika dari Irak dan nantinya dari Afghanistan, maka dukungan terhadap Negara Zionis itu tetap menjadi penyebab bagi warga muslim terhadap sentimen anti-Amerika.

Laporan bertajuk 'Global Trends 2030: Alternative Worlds' ini diterbitkan oleh Kantor Direktur Intelijen Nasional (DNI) Amerika. Buku ini sudah dipersiapkan dalam beberapa bulan terakhir, namun baru dipasarkan setelah Presiden Barack Hussein Obama kembali terpilih menjadi presiden Amerika.

Menurut laporan itu, Israel dihadapkan pada meningkatnya perselisihan sosial dan politik antara mereka masih menghargai pandangan pembentukan Israel pada 1948. Pembicaran ini mengenai pengembangan wilayah negara Yahudi itu oleh kelompok paling konservatif Heredim dan mereka yang menginginkan kependudukan atas tanah Palestina.

Untuk mencapai kemerdekaan Palestina, laporan itu menyebut bisa muncul dari kelelahan konflik berlarut-larut Arab-Israel serta keengganan warga Israel dan Palestina untuk terlibat dalam penyelesaian konflik. Namun, dalam laporan itu disebutkan masalah mengenai hak warga Palestina, demiliterisasi, dan Yerusalem, tidak akan pernah terpecahkan sampai 2030 serta penyelesaian konflik yang tidak akan pernah terpecahkan.

Kemerdekaan Palestina juga disebutkan akan tercapai melalui gerakan pembebasan tidak resmi dikenal sebagai Koordinasi Unilateralisme. Kelompok ini muncul untuk membentuk negara Palestina. Dengan pindahnya Hamas dari Suriah dan Iran ke dalam negara Arab mayoritas Sunni, berpotensi untuk meningkatkan perdamaian antara Otoritas Palestina di Kota Ramallah dan Hamas di Gaza.

Dari laporan itu disebutkan perdamaian antara Israel-Palestian dapat membuka kesempatan belum pernah terjadi sebelumnya bagi Israel. Namun, jalan buntu akan dihadapkan pada Israel dalam mengontrol populasi warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.